Evaluasi Kritis Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Kabupaten Konawe: Memperkuat Akuntabilitas Dana Desa

Unaaha, Konawe – Dalam upaya berkelanjutan untuk memastikan transparansi dan efektivitas penggunaan Dana Desa, Pemerintah Kabupaten Konawe menggelar acara penting berupa Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa pada Kamis, 25 September 2025. Bertempat di Hotel Nugraha, Unaaha, kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WITA hingga selesai ini menjadi forum strategis yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan utama.

Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Konawe, yang menunjukkan komitmen penuh pemerintah daerah terhadap tata kelola desa yang baik. Turut hadir pula para tokoh dan pejabat dari tingkat pusat dan provinsi, termasuk Anggota DPD RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara (Saat ini: Harry Bowo), Kepala Dinas BPMD Provinsi Sulawesi Tenggara (Saat ini: Dr. Ir. I Gede Panca, M.Pd), dan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara (Saat ini: Dr. Iman Widhiyanto, S.E., M.Sc., M.S.E.).

Momentum ini semakin krusial dengan kehadiran Seluruh Kepala Desa Se-Kabupaten Konawe, menjadikannya wadah langsung untuk dialog, evaluasi, dan peningkatan kapasitas.

Fokus Utama: Akuntabilitas dan Dampak Pembangunan

Evaluasi ini difokuskan pada dua aspek utama: Pengelolaan Keuangan Desa dan Realisasi Pembangunan Desa. Kehadiran BPKP dan Kanwil DJPb Sultra menggarisbawahi pentingnya aspek pengawasan dan mekanisme penyaluran anggaran yang akuntabel dan tepat sasaran.

Dalam sambutannya, Bupati Konawe menekankan bahwa Dana Desa harus menjadi katalisator utama bagi kesejahteraan masyarakat desa, bukan sekadar alokasi anggaran.

"Setiap rupiah dari Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan dan, yang lebih penting, harus dirasakan dampaknya secara nyata oleh masyarakat. Evaluasi hari ini adalah cerminan dari komitmen kita bersama untuk mencegah penyimpangan dan memastikan percepatan pembangunan di desa," tegas Bupati.

Sinergi Pengawasan dari Pusat dan Daerah

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam paparannya, menyoroti pentingnya penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di tingkat desa. BPKP menawarkan pendampingan dan capacity building bagi para Kepala Desa dan perangkatnya agar penyusunan anggaran, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa sesuai dengan standar yang berlaku.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara menguraikan tentang alur penyaluran dana dan pentingnya percepatan penyerapan anggaran tanpa mengesampingkan kualitas output. Sinergi antara pemerintah desa, kabupaten, dan instansi vertikal seperti DJPb sangat diperlukan untuk mengatasi kendala-kendala administratif yang sering memperlambat realisasi program.

Anggota DPD RI Perwakilan Sultra memberikan masukan dari perspektif legislatif dan aspirasi masyarakat, mendorong desa-desa di Konawe untuk memanfaatkan Dana Desa tidak hanya untuk infrastruktur fisik, tetapi juga untuk pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) desa.

Tantangan dan Rekomendasi untuk Kepala Desa

Para Kepala Desa se-Konawe diberikan kesempatan untuk memaparkan tantangan yang mereka hadapi di lapangan, mulai dari masalah teknis pelaporan, keterbatasan SDM, hingga kendala geografis.

Kepala Dinas BPMD Provinsi Sultra memberikan penekanan pada perlunya Kepala Desa untuk:

1. Meningkatkan Kompetensi dalam bidang administrasi dan keuangan.

2. Mengutamakan Musyawarah Desa dalam penetapan prioritas pembangunan.

3. Mengintegrasikan Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) secara optimal.

4. Memperkuat Transparansi melalui publikasi APBDes dan laporan realisasi di ruang publik desa.

Evaluasi ini diharapkan tidak hanya berakhir sebagai pertemuan seremonial, tetapi menjadi titik balik bagi perbaikan sistematis dalam pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Konawe, menjamin bahwa setiap desa siap menghadapi tantangan pembangunan dengan integritas dan akuntabilitas yang tinggi.